Contoh Soal Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran

Makalah

Sejarah INDONESIA

Bantahan MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRITAS BANGSA

Kelompok 1

RAHDAH

LASMI

HALIDAH ARSYAD

MUHAMMAD ALDI

MUHAMMAD RENDI

SYAHRIANSYAH

AKHMAD KHAIRIL ANWAR

SMA Negeri 1 KATINGAN KUALA

TAHUN PELAJARAN

2021/

Kata pengantar

Puji syukur saya ucapkan kepada Sang pencipta SWT, yang mutakadim menjatah rahmat dan hadiah- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang “
Peperangan Menghadapi Bentakan Disintegrasi Bangsa
”. Untuk memenuhi tugas sekolah indra penglihatan tuntunan Sejarah Indonesia dari ibu guru Juliana Yanita Dewi, S. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan didikan dan uluran tangan intern penyusunan tugas ini sehingga penyusunan makalah boleh dibuat dengan sebaik-baiknya. N domestik penyusunan makalah ini kami menemui plural obstruksi. Kami menyadari bahwa karya tulis nan tersusun ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka itu karena itu kami mengharapkan suara miring dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat, demi kesempurnaan kertas kerja ini kami memohon ampun dan rahmat-Nya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pegatan, 30 Agustus 2022

Peyusun

i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Potensi disintegrasi nasion pada perian kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia bukan menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus berbuat upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia sudah lalu menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, sambaran yang timbul karena persoalan ideologi, faedah alias berkait dengan system pemerintahan, sudah lalu bertelur puas banyaknya kesialan fisik, materi mental dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat intern, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kebaikan kewarganegaraan bangsa Indonesia. Bilang peristiwa konflik nan terjadi pada hari kini, harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa nan dapat subversif persatuan negeri. Maka ada baiknya bila kita berlatih dari perjalanan album nasional kita, yang lagi pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan, baik jiwa, fisik, materi, psikis dan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah yakni dapat memberi hikmah ataupun tuntunan bagi kehidupan. Selain dari peristiwa ki kenangan, kita dapat lagi mengambil hikmah dari hipotetis para tokoh sejarah. Di antara mereka yakni para pahlawan nasional yang berjuang bagi persatuan bangsa dengan tidak hanya memperalat senjata, tetapi pun melalui karya berupa seni, tulisan, nada, sastra atau ilmu pengetahuan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar bokong keburukan di atas, kita bisa menarik rumusan keburukan internal sebagai berikut:

  1. Membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi
  2. Membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan arti (
    vested interst
    )
  3. Ceratai konflik dan pergolakan nan berkaitan dengan sistem pemerintahan

C. Tujuan
Menambahkan wawasan para pembaca tentang tangkisan menghadapi gertakan disintegrasi bangsa dan bineka pergolakan yang terjadi tahun 1948-1965.

  1. Mengerti berbagai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.
  2. Mengetahui pergolakan nan berkaitan dengan kepentingan (
    vested inteset
    ).
  3. Mengetahui berbagai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan

Pintu II

PEMBAHASAN

**A. Berbagai Pergolakan di Privat Wilayah (1948-1965)

  1. Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi**
    a. Perbantahan PKI (Puak Komunis Indonesia) Madiun
    PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sehabis keterangan. PKI bukanlah organisasi politik baru karena telah cak semau sejak zaman rayapan nasional sebelum dibekukan makanya pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada masa 1926. Sejak merdeka sampai awal masa 1948, PKI masih bergaya mendukung pemerinah nan kebetulan dikuasai oleh golongan kidal. Namun momen golongan kiri tertumus semenjak pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya n domestik Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada sediakala September 1948 pimpinan PKI dipegang makanya Muso. Anda mengapalkan PKI ke dalam persangkalan bersenjata yang dicetuskan di Madiun tanggal 19 September 1948. Alasan penting perbangkangan PKI yaitu bersifat ideologis, dimana mereka n kepunyaan cita-cita cak hendak menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan makanya PKI untuk meraih supremsi. Puak ini memurukkan dilakukannya beragam unjuk rasa dan pemogokan kaum buruh dan penanam. Muso kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan kebijakan diplomasi Indonesia melawan Belanda nan ditengahi Amerika Konsorsium. Pernyataan Muso kian menunjukkan keberpihakannya lega Ayunda Soviet nan komunis. Pemerintah Indonesia telah berbuat upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan motor-tokoh kidal yang tak, yakni Tan Malaka bikin meredam gerak PKI Muso. Namun kondisi politik mutakadim terlampau seronok, sehingga pada pertengahan September 1948, penolakan antara kekuatan-kemustajaban bersenjata yang pro PKI dengan TNI tiba meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian menunggalkan diri di Madiun. Muso kemudian lega copot 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para ketua partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri pun menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi bertelur menggeser memulur pemberontak. Puncaknya ketika Muso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman sirep. Tokoh-pemrakarsa muda PKl seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang lusa ditahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai segara di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa

3)
DI/TII Sulawesi Selatan Pemberontakan DI/TII pun terjadi di Sulawesi Kidul dibawah arahan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, balasan ini disebabkan akibat ketidakpuasan para alumnus pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik, namun beberapa waktu kemudiun pemberontakan beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo. Selama masa pemberontakan, Sewenang-wenang Muzakar plong tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri bak bagian semenjak Negara Selam Indonesia Kartosuwiryo. Penolakan ini berakhir pada tahun 1965 dan ditahun itu, Kahar Muzakar tewas tertembak internal suatu penangkapan.

4)
DI/TII Kalimantan Daksina DI/TII Kalimantan Kidul ialah pemberontakan yang tergolong boncel, dimana pemberontak tak menguasai provinsi yang luas dan rayapan pasukan yang besar. Peperangan ini berlangsung lama dan berlarut-larut setakat tahun 1963 detik Ibnu Hajar, pemimpinnya tertangkap. Timbulnya pemberontakan ini bisa ditelusuri hingga tahun 1948 momen Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, mutakadim tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di area tersebut. Namun saat penataan ketentaraan tiba dilakukan di Kalimantan Daksina makanya pemerintah gerendel di Jawa, enggak abnormal anggota ALRI Divisi IV yang merasa tawar hati karena diantara mereka ada yang harus mendapatkan posisi nan bukan sesuai dengan kerinduan. Penangkapan terhadap bekas anggota ALRI Divisi IV terjadi. Diantara para pembelot jebolan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Anak lelaki Hajar lebih lagi menamai armada barunya bagaikan Keesaan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Penutup musim 1954, Ibnu Hajar memilih untuk menyatu dengan rezim DI/TII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya Jabatan dalam pemerintahan DI/TII sederum Panglima TII Kalimantan 1963, lbnu Hajar takluk, anda berharap mendapat pengampunan, sekadar majelis hukum militer menjatuhinya azab mati.

5)
DI/TII Aceh Di Aceh pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah momen sreg tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian berbunga area Sumatera Utara. Para jamhur Aceh nan terpusat dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah kelihatan tidak menghargai masyarakat Aceh nan telah berjuang membela republik. Mereka memaui agar Aceh punya otonomi seorang dan mengancam akan berlaku bila tuntutan mereka lain dipenuhi. Penggagas terdepan PUSA yaitu Daud Beureuh. Pada masa 1953, setelah Daud Beureuh

mengamalkan gayutan dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh bagaikan bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI berkecamuk dan tak menentu selama bilang tahun, sebelum kesudahannya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh misal daerah khas pada tahun 1959.

c. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Terdapat 7 teori tentang peristiwa kudeta G30S waktu 1965:

  1. Gerakan 30 September merupakan permasalahan internal Barisan Darat (AD) Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan dikalangan AD. Peristiwa ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan, adalah Letnan Kolonel Untung menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga memburukkan nama baik AD.

  2. Tokoh Gerakan 30 September ialah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) Menurut teori ini AS lalu terbang Indonesia terban ketangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah abadi-kuatnya menanamkan kekuasaan di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok n domestik tubuh AD untuk ki memanas-manasi PKI agar mengamalkan gerakan pengambilalihan kekuasaan. Setelah itu, silih PKI yang dihancurkan. Tujuan penghabisan scenario CIA merupakan membekuk kekuasaan Soekarno.

  3. Gerakan 30 September merupakan persuaan antara kepentingan Inggris-AS Menurut teori ini G30S adalah titik sua antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui kudeta dominasi Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme.

  4. Soekarno adalah pencetus Gerakan 30 September Teori ini beranjak berpangkal premis bahwa Soekarno berkeinginan menaksirkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berpunca dari sebagian perwira pangkat AD. Dasar teori ini antara lain dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pemimpin Indonesia sejak tahun distribusi, Ia mengatakan bahwa lega 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya kerjakan memencilkan Jakarta sebelum pagi buta. Menurut Patnaik, Soekarno mengomong “sehabis itu saya akan menyelimuti pelan berpendar. Disini Soekarno seakan tahu bahwa akan suka-suka “peristiwa osean” lusa harinya. Tetapi teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian memerosokkan kontributif G30S. Bahkan puas 6 Oktober 1965 dalam sidang Dewan menteri Dwikora di Bogor, sira mengutuk gerakan ini.

mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini taajul dijawab Bendahara Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling.

b. Peristiwa Andi Aziz
Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya nan berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar cuma mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur (NIT). Ketika akhirnya pasukan Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan dikalangan Andi Aziz, Suka-suka kekhawatiran berbunga lingkaran tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara membeda-bedakan oleh bimbingan APRIS/TNI. Tentara KNIL dibawah pimpinan Andi Aziz bereaksi menduduki beberapa kancah berjasa, bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur. Pemerintah bertindak tegas dengan mengirimkan bala dibawah bimbingan Kolonel Alex Kawilarang.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dilakukan dengan intensi memisahkan diri dan Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan maka dari itu lepasan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R. Soumokil pada April 1950, RMS didukung maka itu mantan pasukan KNIL. Upaya penuntasan secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah kembali spontan menjeput tindakan tegas, dengan berbuat kampanye militer dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

3. Keadaan konflik dan pergolakan nan berkait dengan sistem pemerintahan
a. Pemberontakan PRRI dan Permesta
Munculnya peperangan PRRI dan Permesta bermula dari adanya permasalahan didalam tubuh Laskar Darat berupa kehampaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Peristiwa ini mendorong beberapa induk bala militer bakal menumpu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata lebih-lebih meluas puas tuntutan otonomi wilayah. Ada kelaliman yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil didaerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap bukan netral dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan kawasan sebagai perlengkapan perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:

  1. Dewan Andaka di Sumatera Barat yang dipimpin maka dari itu Letkol Ahmad Husein

  2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin maka itu Kolonel Maludin Simbolan

  3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin maka itu Letkol Barlian

  4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual Dewan-dewan ini kemudian mengambil alih otoritas pemerintah area diwilayahnya per. Berita proklamasi PRRI disambut dengan antusias makanya para otak masyarakat Manado, Sulawesi Paksina. Kegagalan pembicaraan dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta serampak membelakangkan sangkut-paut dengan pemerintah sosi (Lemari kecil Juanda). Pemerinah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Aksi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang bungkam-tutup mulut ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontak ini karena kecemasan mereka terhadap pemerintah ki akal Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruh komunis. Pada tahun itu juga pertempuran PRRI dan Permesta bertelur dipadamkan.

b. Persoalan Negara Federal dan BFO Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Fragmen (BFO) mau tidak cak hendak menimbulkan potensi perpecahan dikalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang keluih terutama yakni antara golongan federalis yang mau rancangan negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sejak pembentukan BFO di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah menjadi 2 kubu. Keramaian pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan kian memintal RI untuk diajak bekerjasama mewujudkan Negara Indonesia Serikat. Gerombolan kedua mau agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda teguh dipertahankan BFO. Sehabis KMB persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama lebih mengarah pada konflik ternganga dibidang militer, pembentukan APRIS telah menimbulkan penyakit psikologis. Salah satu keabadian internal KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI umpama inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan ajang musuhnya, yailu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menghendaki agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara babak dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian.

B. Berusul Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran

1. Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa
Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik dibeberapa kawasan Indonesia plong waktu sekarang. Kementerian Sosial memetakan bahwa lega tahun 2022 Indonesia masih n kepunyaan 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Heksa- diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang

antara Opu Daeng Mawellu dengan Muhammad Abdullah to Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Dengan demikian Opu Daeng Risaju merupakan baka dekat berusul batih Kerajaan Luwu.

Bab IV Akhir

Penali
Potensi disintegrasi bangsa pada kontemporer bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak mengingat-ingat adanya potensi begitu. Karena itulah kita harus sering siap siaga dan terus mengamalkan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia sudah lalu menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara masa 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kemustajaban atau berkait dengan system pemerintahan, sudah lalu berdampak pada banyaknya kegeruhan jasmani, materi mental dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan nan berlangsung di antara nasion Indonesia sampai-sampai bukan namun bersifat n domestik, melainkan sekali lagi berpotensi masuk campurnya bangsa asing pada kemustajaban nasional bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini, harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat subversif persatuan provinsi. Maka ada baiknya bila kita belajar bermula avontur sejarah nasional kita, yang pun nikah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan, baik spirit, bodi, materi, psikis dan siksaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bakal kehidupan. Selain berpokok situasi sejarah, kita dapat pun mengambil hikmah berbunga teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang buat persatuan bangsa dengan tidak hanya menunggangi senjata, tetapi kembali melintasi karya berupa seni, goresan, nada, sastra alias ilmu mualamat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Abdulgani, Roeslan. 1971.
25 Masa Indonesia
-PBB. Djakarta: PT. Gunung Agung. Abdullah, Taufik. ed. 2022.
Malam Bencana 1965 internal Belitan Krisis Kebangsaan. Bagian I: Pemulihan kerumahtanggaan Perdebatan. Jakarta: Yayasan Suluh. Adams, Cindy. 2000.
Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.
Terj. Abdul Bar Salim. Jakarta: Ketut Masagung Corp. Akbar, Akhmad Zaini.
Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei mulai sejak Fisipol
Bulaksumur,
Solo: Ramadhani, 1990. Arifin, Z. 2009.
Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur.
Bandung: Remaja Rosdakarya. Atmakusumah (ed). (1982).
Takhta Lakukan Rakyat
, Jakarta: Gramedia. Awak Koordinasi Pol dan Pemetaan Nasional 2022.
Atlas Kebangsaan Indonesia: Sejarah,
Wilayah, Penghuni dan Budaya
(vol). Jakarta: Bakosutanal. Bunnell, Frederick P. 1966. “Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Soekarno Moves from Non-Alignment to Confrontation”, internal
Indonesia
, 2: 37-76. Caldwell, Malcolm dan Ernst Utrecht. 2022.
Album Alternatif Indonesia
, Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Djaman Baroe. Center for Information Analysis. 2004.
Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa,
Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah. Yogyakarta: Kendaraan Pressindo. Crouch, Harold. 1999.
Militer dan Ketatanegaraan di Indonesia. Terj. Th. Sumarthana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1975.
30 Tahun Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Penyorotan Republik Indonesia. Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri. 1971.
Sedjarah Kementerian Luar Negeri. Jakarta : Deplu RI. Dwipayana, G dan Nazaruddin Sjamsudin (ed). 2009.
Diantara Para Sahabat. Pak Harto 70
Periode. Jakarta: Chitra Kharisma Bunda. Emmerson, Donal K. 2001.
Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi,
Awam,Transisi
, Terj: Donald K Emmerson. Jakarta: Gramedia Referensi Utama. Feith, H. dan Castles, L., 1970,
Indonesian Political Thinking
, 1945 – 1965. New York: Ithaca. Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965; Satu Pengantar”, n domestik Miriam Budiardjo, 1998.
Kerja sama dan Puak Politik. Jakarta: Yayasan Obor. Feith, Herbert. 2007.
The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.
Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing. Feith, Herbert. 1999.
Pemilihan Umum 1955.
Jakarta: Kepustakaan Tenar Gramedia. Girsang, Laidin. 1979.
Indonesia sejak Orde Mentah. Jakarta: Yayasan Lalita.

Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 2004.
Sejarah Diplomasi Republik
Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1945-1950. Jakarta: Kementerian Asing Area Republik Indonesia. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed). 1984.
Ki kenangan Kewarganegaraan
Indonesia, Jilid VI
, Jakarta: PN Balai Bacaan. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993.
Album Nasional Indonesia
VI
, Jakarta: Balairung Bacaan. Prawiro, Cak cakupan. 2004.
Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Usaha
(edisi revisi). Jakarta: Primamedia Wacana. Ricklefs, MC. 2010.
Sejarah Indonesia Bertamadun 1200-2004.
Jakarta : Serambi Ilmu Semesta. Roeder, AG. 1976.
Anak Desa: Biografi Kepala negara Soeharto.
Jakarta: Argo Agung. Salam Solichin. 1990.
Sjahrir: Tampang Koteng Diplomat. Jakarta: Gerendel Eksplorasi dan Pendalaman Islam. Salam Solichin. 1992.
Bung Hatta: Pejuang dan Ahli pikir Bangsa.
Jakarta: Pusat Studi dan Penggalian Islam. Sastroamidjojo, Ali. 1974.
Pancang-tonggak di Perjalananku. Jakarta: Kinta. Soeharto. 1989.
Soeharto Pikiran Perkataan dan Tindakan saya. Otobiografi seperti mana dipaparkan G Dwipayana dan Ramadhan KH, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. Soekarno. 1986.
Amanat Pemberitaan III: 1956-1960
, Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno. ———–. 1956. “Susunlah Konstituante yang tekun Konstituante” :
pidato
Presiden Soekarno di Depan Dewan Konstituante. Suasta, Putu. 2022.
Menegakkan Kerakyatan Meronda Perubahan. Jakarta: Lestari Kiranatana. Southwood, Julie dan Patrick Flanagan. 2022.
Teror Orde Baru; Korupsi Syariat dan
Propaganda 1965-1981. Terj. Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Aur. Sriyono, A. A. 2004.
Kebijakan Asing Negeri Indonesia kerumahtanggaan Zaman yang Berubah. Dalam A. A. Sriyono,
Hubungan Jagat rat : Renjis Pemikiran Diplomat Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Penting. Suryadinata, Leo. 1998.
Politik Luar Area Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES. Tornquist, Olle, 2022.
Penghancuran PKI. Terj. Harsutedjo. Depok: Komunitas Aur. Wilopo. 1978.
Zaman Pemerintahan Partai-Partai
, Jakarta: Yayasan Idayu. Wilson, Donald. W. 1989.
Dari Era Pergolakan Menuju Era Swasembada. Terj. Sulaeman Krisnandi. 1989. Jakarta: Yayasan Nusantara Persada. Wuryandari, G. 2008.
Ketatanegaraan Luar Daerah Indonesia di Tengah Pusaran Politik Tempatan.
Jogjakarta: Referensi Pelajar. Yudhoyono, Susilo Bambang. 2022.
Ceramah Ilmiah Presiden SBY pada Stabilitas Doktor
Honoris Causa dari Jamiah Syiah Estuari.
Banda Aceh.

Sahifah Kabar/Majalah/Website
antaranews/berita/423139/enam-distrik-rawan-konflik-sosial-di-indonesia, Februari 2022, jam 10. arahjuang/wp-content/uploads/2014/08/16-Periode-Pembaruan- gerakanrakyatmarhaen.files.wordpress/2011/03/khotbah-bk.jpg graphics8.nytimes-/packages-/images/photo-/2008/01/08/0108/SUHARTO/ kepustakaan-presiden.pnri.go/speech/KumpulanPidato Presiden Soeharto kampoengue.blogspot/2012/06/taman-mini-indonesia-sani-tmii.html, 2 September 2022, jam 17. setkab.go./Orasi Ilmiah Presiden SBY pada Pengukuhan Doktor Honoris Causa dari Perkumpulan Syiah Kuala, Banda Aceh. 19 September 2022. Unduhan 7 Agustus 2022, jam 19. sesawi/wp-content/uploads/2014/04/Presiden-Sukarno-dan-para-komandan- Kampanye-Non-Blok sindonews/ upload.wikimedia/wikipedia/commons/c/cb/Indonesia_Natsir_Cabinet.jpg http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/id/6/6d/Apra http//ymun.yira/committees-xli/asean/. Diunduh 17 September 2022, jam. 20.

Source: https://www.studocu.com/id/document/universitas-trisakti/kewarganegaraan-kadeham/perjuangan-bangsa-indonesia-menghadapi-disintegrasi-bangsa/18458079