Macam Macam Hukum Syar I






A.






Signifikasi hukum syara’

Hukum syar’i (

ا
لحكم الشرعي






) atau syariat syara’ (





(حكم الشرعي



adalah kata berbagai yang tersusun berpangkal pembukaan ‘’hukum’’ dan kata ‘’syara’”. Kata hukum berusul dari bahasa arab ‘’hukum’’ (

الحكم (


nan secara etimologi berarti “ membelakangkan’’, “menetapkan’’, dan “menyelesaikan’’.

Prolog ’’ hukum’’ dan kata lain nan berakar pada kata itu terdapat intern 88 panggung plong ayat Al-qur’an; tersebar dalam beberapa tindasan yang mengandung arti tersebut. Pembukaan hukum itu mutakadim menjadi bahasa baku n domestik bahasa indonesia.


[1]




Dalam memberikan arti secara definitif kepada kata ‘’hukum’’ itu terwalak perbedaan rumusan yang begitu luas. Kendatipun demikian, intern arti nan tersisa dapat dikatakan bahwa hukum adalah
‘’ seperangkat peraturan tentang tingkah laku hamba allah yang ditetapkan maupun diakui oleh satu negara atau kerubungan publik, berlaku dan menggerutu kerjakan seluruh anggotanya’’.

Pengenalan ‘’syara’’’ (
شرع






) secara etimologis berarti :’’ urut-urutan, perkembangan nan stereotip dilalui air’’. Maksudnya adalah jalan nan dilalui individu menuju kepada Yang mahakuasa. Pengenalan ini secara sederhana berarti ‘’ ketentuan Allah’’. N domestik Al-qur’an terdapat

panca

kali disebutkan kata ‘’syara

’”

dalam arti ketentuan atau jalan yang harus di restitusi.


[2]




Kemudian, bila kata syariat dirangkaikan dengan kata syara’ adalah hukum syara’ maka dapat diambil pengertian begitu juga nan dijelaskan maka dari itu Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul
‘’’Aji-aji Ushul Al-fiqhi’’

yaitu :

Syariat syara’ menurut pakar ushul fiqh merupakan








khithab ( titah ) Syari’ (Allah) yang berhubungan dengan apa amal perbuatan mukallaf. Membentangi tuntutan, pilihan, atau penetapan








[3]






Khitab Almalik adalah apa hal nan terkandung di intern kitab Al-qur’an dan dalil-dalil sunnah, qiyas, maupun kemaslahatan.


1.




الطلب










Tuntutan untuk melaksanakan sesuatu alias meninggalkan sesuatu


2.









التخيير



Seleksian untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya, dan

3.







الوضع



Penetapan tentang berlakunya atau tidak berlakun

ya sesuatu.

Ketiga kandungan syariat syara’di atas menjadi dasar pengalokasian syariat syara’. Para ulama mengkategorikan hukum syara’ menjadi dua, yaitu
hukum taklifi
dan
syariat wadh’i.
Hukum Taklifi adalah hukum nan isinya faktual tuntutan dan seleksian, sedangkan hukum wad’i isinya faktual penetapan.


[4]




Jadi

Hukum syara adalah sesetel statuta berdasarkan ketentuan Halikuljabbar tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini main-main serta mengikat lakukan semua umat nan beragama Islam

.





[5]






B.






Pendistribusian Hukum Syara

Hukum syara terbagi dua diversifikasi:


a.




Hukum taklifi


Syariat syar’i yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan makanya para
mukalaf
) ataupun yang mengandung saringan antara nan diselesaikan dan ditinggalkan.


[6]




b.




Hukum wadh’i

F
irman Halikuljabbar swt. yang

menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau pula perumpamaan penghalang (sperma’) bagi adanya sesuatu nan tak tersebut



[7]





C.






Bentuk-Rang Syariat Syara



1.






Hukum Taklifi


Rangka-tulang beragangan syariat taklifi menurut jumhur ulama ushul fiqih/mutakallimin terserah lima macam, yaitu penawaran, nadb, ibahah, karahah dan tahrim.


a)




Penawaran

T
untutan syar’i yang bersifat bakal melaksanakan sesuatu
(tentu) dan bukan bisa ditinggalkan . Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi. Misalnya,

dalam firman Allah SWT :



dan



laksanakan sholat,tunaikanlah zakat dan taatlah pada Rasulullah (Muhammad ), mudah-mudahan kamu diberi rahmat







(QS.An-Kilauan {24} : 56)



[8]









b)




Nadb

T
untutan lakukan melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak berkarakter menguati, melainkan anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang meninggalkannya.



[9]




Misalnya




:



Wahai orang-orang yang beriktikad! Apabila kamu melakukan ketinggalan tagihan untuk tahun yang ditentukan,hendaklah beliau menuliskannya…..”

(QS.Al-Baqarah {2} : 282 )




[10]





Kalimat maka tuliskanlah olehmu”, internal ayat itu plong dasarnya mengandung perintah, sahaja terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada Nadb yang terdapat kerumahtanggaan kelangsungan semenjak ayat tersebut ( QS. al-Baqarah: 283), yang artinya: “Akan namun, apabila sebagian kamu mempercai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya….”

Permohonan perintah dalam ayat itu, berubah menjadi nadb. Indikasi yang mengapalkan pertukaran ini adalah kontinuitas ayat, yaitu Halikuljabbar menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Petisi Halikuljabbar seperti disebut kerumahtanggaan Nadb.


c)




Ibahah

Firman Allah SWT yang memberikan kemandirian kepada
mukallaf
untuk mengerjakan atau tidka melakukan sesuatu perbuatan.. Akibat pecah khitab Allah ini disebut juga dengan ibahah, dan polah yang bisa dipilih itu disebut mubah.
Intern Firman Yang mahakuasa SWT :



“ Dan lain ada dosa bagimu lamar putri-perempuan itu dengan pelesetan



[11]




….”



(QS.al-Baqarah {2} : 235)



dan apabila kalian telah (selesai berikhram) maka berburulah kalian (boleh berburu )……..”
(QS. Al-Ma’idah {5} : 2)





[12]






d)




Kara
h
ah

Falak
untutan buat menjauhi suatu kelakuan, semata-mata petisi itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa belaka kasatmata anjuran. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut lakukan ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari permohonan ini disebut lagi karahah.

Misalnya :



“Wahai orang-orang nan beriman janganlah dia menanyakan (kepada Nabimu) keadaan-keadaan yang seandainya diterangkan kepadamu,(justru) menyengsarakan dia ….”


(QS.Al-Ma’idah {5} : 101 )



[13]





H
adis Nabi Muhammad saw. yang artinya: “

P


erbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.


(HR. Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Wasit).


e)




Tahrim


(ilegal)

T
untutan untuk tidak mengerjakan suatu polah dengan tuntutan nan mengerasi dan pasti . Akibat bersumber permohonan ini disebut hurmah dan polah yang dituntut itu disebut dengan palsu.

Ideal memakan bangkai dan sebagainya.




“diharamkan bagimu (memakan) mayat,darah



[14]



, dan daging babi …”
(QS.al-Ma’idah {5} : 3)




Misalnya, firman Allah dalam surah Al-An’am: 151, mengenai tabu menzabah.









“ Katakanlah: “Ayo kubacakan apa yang diharamkan atas sira oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah anda mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah beliau membunuh momongan-anak asuh kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik nan nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Tuhan (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar



[15]



“. demikian itu yang diperintahkan kepadamu biar dia memahami(nya).”



(QS.Al-An’am {6} : 151)

Nan artinya: “Jangan kamu membantai vitalitas yang sudah diharamkan Allah…..”

Khitab ayat ini disebut dengan tahrim, akibat berpangkal tuntutan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, ialah membunuh roh seseorang disebut dengan haram.

Golongan hanafi membagi
syariat taklifi
kepada tujuah bagian,yaitu dengan membagi firman yang meuntut melakukan suatu ragam dengan permintaan pasti kepada dua bagian, yakni
fardhu
dan
penawaran .Sama dengan firmannya yang menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pasti kepada dua putaran :
tahrim,
dan
karahah tanzin.

Menurut gerombolan ini bila satu perintah didasaran dalil yang
qath’i,
sebagai halnya dalil Al-Quran dan perkataan nabi mutawatir maka perintah itu sdisebut
fardhu
.Sahaja suruhan itu bersendikan dalil yang
zhanni
ia dinamakan
ijab.Semacam itu sekali lagi larangan.Bila Larangan itu berdasarkan dalil
zhanny ,ia disebut
karahah tahrim.

Kelima jenis hukum diatas menimbulkan efek terhadap polah
mukallaf
dan efek itulah yang dinamakan
al-ahkam al-khamsah,
maka dari itu tukang fiqih , yaitu
terlazim, liar, makruh
dan
mubah.



1)






Wajib

Secara etimologi wajib berguna tetap. Sedangkan secara terminologi:



Wajib yakni perbuatan yang dituntut Allah SWT lakukan dilakukan oleh mukallaf dengan sifat mesti (bukan boleh lain ) dilakukan, yang takdirnya perbuatan itu dilaksanakan, maka pelakunya diberi pahala, dan kalau ia meninggalkan, maka sira dikenakan dosa.

Syariat wajib dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya:


a)




Wajib ditinjau mulai sejak segi rencana ulah yang diperintahkan
:


(1)




Wajib
Mu’ayyan
, yaitu yang sudah ditentukan jenis perbuatannya, misalnya mendaras fatihah dalam sholat.


(2)




Teristiadat
Mukhayyar,
yakni yang boleh membeda-bedakan slah satu dari bilang spesies ulah nan ditentukan. Misalnya : kifarat sumpah yang memberi pilihan tiga alternative,memberi makan sepuluh orang miskin,atau member pakaian sepuluh turunan miskin ,alias memerdekakan budak.


b)




Wajib ditinjau berbunga segi kadar bagasi yang diperintahkan


(1)




Wajib
Muhaddad,
adalah kewajiban yang ditentukan ganjaran ataupun jumlahnya.Misalnya,total zakat nan teradat dikeluarkan,jumlah rakaat sholat.


(2)




Teradat
ghairu muhaddad,
yaitu kewajiban yang lain ditentukan perenggan bilangannya.Misalnya , membelanjakan harta di perkembangan Allah, berjihad, sokong-menolong .


c)




Wajib ditinjau dari segi pelaksanaannya



(1)




Mesti
‘aini,

yaitu mesti nan dibebankan atas bahu setiap
mukallaf.
Misalnya, mengerjakan sholat lima waktu, puasa ramadhan. Teradat ini disebut juga
fardhu ‘netra.


(2)




Perlu
Kifayah ,


Suatu perbuatan yang dituntut asy-syar’i bagi dikerjakan oleh sekumpulan mukallaf, bukan oleh setiap khalayak mukallaf.

Umpamanya melaksanakan
amar ma’ruf nahi mungkar,
sholat jenazah dan lain-lain.


d)




Terlazim nan ditentukan waktunya


(1)




al-wajib
al-muwassa’

Suatu barang bawaan yang musim pelaksanaannya lebih luas daripada ukuran waktu pelaksanaannya polah nan diwajibkan. Umpamanya shalat zuhur. Hari yang disediakan cak bagi shalat zuhur itu ialah dari tergulir matahari sebatas format baying-bayang sepanjang raga; atau sekeliling tiga jam; sedangkan waktu untuk melaksanaakan shalat zuhur hanya sekitar 10 menit. Intern bentuk teristiadat muwassa’ ini diberi kelapangan bagi mukallaf cak bagi melaksanakan bahara dalam rentangan masa nan ditentukan itu.


(2)




al-wajib
al-mudhayya

Satu kewajiban yang tingkatan waktunya sama dengan waktu yang diperlukan kerjakan pelaksanaannya perbuatan yang diwajibkan. Umpamanya puasa Ramadhan. Waktu melaksanakan puasa Ramadhan itu adalah satu bulan, yaitu selama wulan Ramadhan itu. Dalam peristiwa ini puasa wajib Ramadhan tidak bisa dilakukan di asing Ramadhan; sedangkan dalam rembulan Ramadhan itu tidak dapat dilakukanpuasa lain selain puasa Ramadhan.peristiwa ini sudah lalu disepakati oleh ulama ushul.



2)






Haram


Segala polah yang dilarang mengerjaknnya. Anak adam yang melakukannya akan disiksa, berdosa
(
‘iqab
) dan yang meninggalkannya diberi pahala. Misalnya, mencuri,menzabah, enggak menafkahi orag yang menjadi batih, dan tak sebgainya. Polah ini disebut juga maksiat,

qabih
.

Secara garis lautan ilegal dibagi menjadi dua:


(a)




Haram Karena perbuatan itu sendiri,atau haram karena zatnya. Haram demikian ini pada pokoknya ialah haram yang memang diharamkan sejak semula.Misalnya : Membunuh,Menjangak, mencolong.


(b)




Haram karena berkaitan dengan perbuatan tak, atau haram karena faktor lain yang dating kemudian. Misalnya, jual beli nan syariat asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika bang jum’at sudah lalu bergaung. Sebagai halnya dengan puasa Ramadhan yang semulanya mesti berubah menjadi haram karena dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang mengancam keselamatan jiwa.



3)






Mandub


Segala apa perbuatan nan dilakukan akan mendapatkan pahala, ,tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan aniaya,dosa (

‘iqab

).Biasanya,

mandub


ini disebut juga khitan atau


mustahab



dan terbagi kepada :


(a)




Potong kulup


‘ain


,ialah apa ulah yang dinasihatkan kepada setiap pribadi


mukallaf



lakukan dikerjakan,misalnya sunah rawatib.


(b)




Sunat


Kifayah,


yaitu segala perbuatan yang dianjurkan bakal diperbuat cukup oleh salah seorang namun dari suatu kelompok,misalnya mengucapkan salam, mewiridkan makhluk bersin.

Selain,sunat kembali dibagi kepad :


(a)




Sunat


Muakkad,

merupakan polah sunat yang senantiasa diselesaikan maka dari itu Rasul, maupun kian banyak dikerjakannya. Misalnya ,sholat potong kulup hari raya.


(b)




Sunat


Grairu muakkad,


merupakan barang apa macam ragam sunnat yang selalu dikerjakan Rasul,misalnya bersedekah pada duafa miskin.



4)






Makruh


Yang dimaksud dengan makruh ialah kelakuan yang bila ditinggalkan, bani adam yang meninggalkannya mendapat pahala, tapi bani adam yang mengerjakannya tidak bernasib baik dosa (

‘iqab

). Misalnya, merokok meratah makanan nan menimbulkan bau yang tak sedap

Pada umunya,ulam memberi makruh kepada dua putaran :


(a)




Makruh


tanzih,

yaitu barang apa ulah nan meninggalkan lebih baik daripada berbuat,sebagaimana paradigma-cermin tersebut diatas.


(b)




Makruh


tahrim,


yaitu segala perbuatan yang dilarang,tetapi dalil yang melarangnya itu


zhanyy


, bukan


qath’i


. Misalnya main-main catur,meratah rasi, dan memakan daging ular (menurut mahzab hanafiyah dan Malikiyah )



5)






Mubah


Yang dimaksud dengan mubah adalah segala perbuatan nan diberi pahala karena perbuatannya,dan tidak berdosa karena meninggalkannya.Secara umum,mubah ini dinamakan juga halal alias


jaiz.


Mubah dibagi kepada tiga putaran :


(a)




Kelakuan yang ditetapkan secara tegas kebolehannya maka dari itu syara’, dan manusia diberi kebebasan untuk mengerjakan atau tak melakukannya. Misalnya,meminang wanita dengan karikatur-karikatur nan baik (QS.al-Baqarah {2} : 225)


(b)




Perbuatan yang tidak ada dalil syara’ menyatakan kebolehan ,memilih, tetapi ada perintah untuk melakukannya. Hanya hanya,perintah itu hanya dimaksudkan berdasarkan


qarinah


menunjukkan mubah alias kebolehan saja, bukan cak bagi mesti.Misalnya, perinath mengejar ketika sudah lalu radu melaksanakan ibadah haji. (QS.al-Maidah {5} : 2)


(c)




Perbuatan nan bukan ada keterangannya terkadang mulai sejak syar’i tentang kebolehan atau enggak kebolehannya. Hal ini dikembalikan kepada syariat


baraat al-ashliyah


(independen menurut asalnya). Oleh sebab itu, segala ragam kerumahtanggaan satah muamalat menurut asalnya adalah dibolehkan selama enggak suka-suka dalil nan melarangnya. Untuk itu,ulama ushul fiqih mewujudkan mandu “menurut asalnya segala sesuatu itu adalah mubah”.



2.







Hukum Wadh’i


Nan dimaksud dengan hukuman
wadh’i
adalah sabda Allah
nan menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang tak maupun juga sebagai pengahalang (jauhar’) kerjakan adanya sesuatu yang lain tersebut.


[16]




Makanya alhasil jamhur memberi hukum
wadh’i

ini kepada :
sebab,syarat,sperma’.
Semata-mata ibarat cerdik pandai memasukkan
resmi
dan
budal,azimah,
dan
Rukhsah.



Variasi –Macam syariat
Wadh’i


a.




Sebab

Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh
syar’i
sebagai alasan buat ada dan tidak adanya syariat dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum.

Misalnya dalam firman Allah privat sertifikat, yang artinya: “Dirikanlah shalat sesudah matahari tergulir.”





dirikanlah shalat dari sesudah syamsu terpeleset sampai ilegal malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[865]



[17]



. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”



(QS.



al-Isra:



{17}



78


)


Pada ayat tersebut, tergulir matahari dijadikan sebab wajibnya shalat.

Ulama memberi sebab ini menjadi jumpa bagian :


a)





Sebab


nan diluar kemampuan
mukallaf
. Misalnya, kejadian terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan bangkai dan terlulur atau tenggelamnya matahari laksana sebab wajibnya sholat.


b)





Sebab


yang berada intern kesanggupan
mukallaf
.Sebab ini dibagi dua :


(1)




Yang termasuk termasuk kerumahtanggaan syariat
Taklifi
, seperti menyaksikan rembulan menjadikan sebab teristiadat pelaksaan puasa (QS.al-Baqarah {2} : 185 ). Begitu juga kejadian madya dalam avontur menjadi sebab bolehnya tidaknya bertarak dibulan Ramadhan
(QS.al-Baqarah {2} : 185 )


(2)




Yang termasuk privat hukum
Wadh’i
seperti perkawinan menjadi sebabnya kepunyaan warisan antara suami gendak dan menjadi sebab
haramnya mengawini mertua.


b.




Syarat

Syarat ialah sesuatu yang berada di asing hukum syara’, tetapi keberadaannya hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat bukan ada, hukum pun tidak ada, tetapi, adanya syarat tak mengharuskan adanya hukum syara’.


[18]



Hanya dengan adanya sesuatu itu bukan teristiadat sekali lagi adanya hukum.

Misalnya wajib zakat barang perdagangan apabila operasi perdagangan itu mutakadim berjalan satu masa bila syarat berlakunya satu tahun itu belum terlampiaskan, zakat itu belum teristiadat. Sekadar dengan adanya syarat bepergian,satu musim itu saja belumlah pasti pezakat,karena masih terampai kepada sampai ataupun tidanya dagangan tersebut senisab.

Misalnya: Wudlu adalah salah satu syarat sahnya shalat. Sholat tidak dapat dilaksanakan, tanpa berwudlu terlebuh dahulu. Akan tetapi apabila seseorang berwudlu, ia lain harus melaksanakan shalat.


1.




Pencatuan syarat

Para ulama’ memberi uraian tentang pembagian syarat dengan berbagai tinjauan, akan tetapi yang terpenting merupakan bahwa ditunjau dari segi penetapannya umpama hukum syara’, syarat dibagi menjadi dua penggalan ialah :


(a)




Syarat Asy-syar’iyyah

Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya nan ditentukan maka itu syara’.


[19]



Misalnya: akad nikah dijadikan syarat halalnya pernah suami istri belaka agar pernikahan itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang syahid. Dengan demikian apabila akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efekya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpuaskan.


[20]




(b)




Syarat Al-Ja’liyyah

Ialah syarat yang menunaikan janji sebab dan menjadikan efeknya nan timbul padanya yang ditentukan maka dari itu mukallaf.

Misalnya :


1)




seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan: “ jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu anjlok satu”. Dengan demikian talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali lain tersalurkan syarat talak.


2)




Seorang pembeli membuat syarat bahwa kamu mau membeli sesuatu barang berpunca seorang penjual dengan syarat dapat dengan cara mengangsur. Bila syarat itu diterima makanya si penjual jual-beli tersebut dapat dilakukan.


3)




Misalnya
,

dalam firman Almalik


:


(














dan ujilah[269]



[21]




anak yatim itu sampai mereka remaja bikin hubungan. kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (juru membudidayakan harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah beliau Makan harta anak asuh yatim lebih berpunca batas kepatutan dan (janganlah sira) grusa-grusu (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang mana tahu (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menyergap diri (dari memakan harta momongan yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah sira Makan harta itu menurut yang layak. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan ambillah Allah bagaikan Ahli nujum (atas persaksian itu)”



(QS.



an-Nisa




{4}



: 6


)



Ayat tersebut menunjukan kedewasaan anak yatim menjadi syarat hilangnya perwalian atas dirinya.”


c.




Sperma’ (penghalang)

Menurut bahasa berarati “ penahan “. Sedangkan terbit segi istilah nan dimaksud dengan mani’ adalah :


[22]





sesuatu yang ditetapkan oleh syar’i keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab, maksudnya batalnya sebab itu.”

Misalnya
: hubungan suami istri dan korespondensi kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris-mewarisi ). Apabila ayah wafat, amputan dan anak mendapatkan bagian pusaka dari harta ayah atau suami nan wafat sesuai dengan bagian per akan tetapi, hoki mewarisi ini bisa tertahan apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah tersebut.

Jadi, yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan pusaka itu karena membantai cucu adam yang mewarisi.


[23]




Pengalokasian Benih’

Para ulama’ menjatah semen’ berpokok arah pengaruhnya untuk sebab dan hukum menjadi dua diversifikasi :


1)




Jauhar’ yang menyergap adanya hukum

Yang dimaksud dengan mani’ yang membantut adanya hukum syara’, ialah ketetapan asy-syar’i yang mementingkan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum syara’ yang umum.

Misalnya: syariat syara’ nan umum menyatakan wajib shalat lakukan setiap mukallaf, baik adam maupun wanita. Akan tetapi, syara’ juga menetapkan, haid dan nifas merupakan penghalang untuk wanita untuk dikenakan kewajiban meng-qadha’ shalat nan tidak dilaksanakan selama haid atau nifas.


[24]




2)




Mani’ yang membancang hubungan seba
b

Yakni kelanggengan asy-syar’i yang memfokuskan bahwa sesuatu menjadi penghambat bagi lahirnya musabbab/ akibat hukum dari satu sebab syara’ yang bertindak publik.

Misalnya

: Seorang yang punya harta senisab perlu mengeluarkan zakatnya.Tetapi karena ia mempunyai hitang yang jumlahnya sampai mengurangi nisab zakat ia tidak perlu membayar zakat,karena harta miliknya tidak cukup senisab lagi. Mempunyai harta senisab itu yakni menjadi sebab wajibnya zakat.Namun,keadaannya mempunyai banyak hutang tersebut menjadikan penghalang sebab adanya syariat wajib zakat. Dengan demikian,sperma’
privat ideal ini yaitu menghalangi sebab hukum zakat.


[25]



Kejadian ini disebut
sperma’ sebab.


3)




Pengait antara sebab, syarat, dan mani’

Dari rumusan definisi dan penjelasan diatas, terbantah bahwa antara sebab, syarat, dan guri terdapat wasilah yang saling tercalit. Mani’ terserah bersamaan dengan sebab dan syarat, dan berakibat tidak adanya syariat disebabkan keberadaan mani’. Misalnya, mentari telah terpeleset sebagai penyebab disebabakannya shalat dhuhur dan seorang wanita mukallaf wajib berwudlu bagaikan syarat sah shalat. Tetapi sekiranya wanita yang akan shalat itu sedang haid yang menjadi sekatan ( benih’ ) maka hukumnya menjadi tidak cak semau, karena wanita dalam keadan haid enggak boleh melaksanakan shalat.


[26]




d.




Shahih

(

Ash-Shihah
)

Ash-Shihah secara bahasa Halal atau Shihah (
الصححة





) atau shahih (

الصحيح





) lawan dari (

المريضة





) yang artinya remai. Secara istilah, para ahli ushul fiqih merumuskan definisi sah dengan :


[27]






“ Tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara’, apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan enggak ada, dan berhasil memenuhi niat syara’ pada ragam itu.”

Maksudnya,

Suatu syariat yang sesuai dengan petisi syara, adalah terpenuhnya sebab, syarat dan tidak ada mani’ (Pengempang).Jadi


sesuatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak terserah pematang dalam melaksanakannya, serta segala yang diinginkan syara’ dari ulah itu bertelur dicapai.

Misalnya: seseorang melaksanakan shalat dengan memenuhi damai, syarat, dan sebab, serta orang yang shalat itu terhindar berbunga mani’ atau terhalang. Apabila shalat dhuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya shalat itu telah ada yaitu matahari mutakadim tergelincir, turunan yang akan shalat itu sudah lalu berwudlu, dan tidak suka-suka mani’ dalam mengamalkan shalat tersebut maka shalat yang dikerjakan tersebut sah.


[28]





e.




Al- Bathl

(Sia-sia)

Secara etimologi sia-sia yang dalam bahasa arabnya al-buthlan (
البطلان





 ) yang bermanfaat kemungkus dan gugur hukumnya. Secara terminologi menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa’, nan mengatakan batil adalah :


“ Tindakan syariat yang bersifat syar’i sungkap bersumber sasarannya, menurut pandangan syara’.”

Maksudnya, tindakan hukum nan bersifat syar’i tidak memenuhui ketentuan nan ditetapkan oleh syara’, sehingga apa yang dikehendaki syara’ semenjak polah tersebut lepas sama sekali (bukan tercapai).

Misalnya

:

satu perbuatan tidak memenuhi berdamai atau enggak menyempurnakan syarat, alias suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada benih’ (pengempang). Perbuatan seperti itu kerumahtanggaan rukyat syara’ lain sahih (bathl). Misalnya, n domestik persoalan ibadah merupakan orang yang melaksanakan ibadah sholat harus memenuhi rukun dan syaratnya, apabila ada pengadang seperti mana haid maupun nifas maka sholatnya tidak sah maupun batal. Sedangkan privat rataan muamalah, misalnya internal transaksi jual beli apabila yang melakukannya adalah turunan yang belum atau tidak cantik berlaku hukum (sebagai halnya momongan mungil alias psikopat) maka hukum kulak tersebut tidak sah.

Dengan demikian baik kerumahtanggaan bidang ibadah atau intern bidang muamalah, keabsahan suatu perbuatan ditentukan oleh tersalurkan atau tidaknya rukun, syarat, dan penyebab ulah itu, dan tidak mani’ bakal melaksanakan perbuatan itu. Sekadar apabila perbuatan itu bukan memenuhi syarat, berdamai, dan sebabnya belum terserah, atau ada mani’, maka ulah itu menjadi batal.


[29]




Disamping istilah resmi dan sia-sia, privat fiqih islam pun dikenal dengan istilah kebinasaan, yang posisinya diantara sah dan sia-sia.


e.




Al-Kerusakan

Secara etimologi, kebinasaan (
الفساد





) berfaedah ”persilihan sesuatu pecah keadaan yang semestinya (sehat).” Dalam bahasa indonesia bermakna “rusak”. Internal signifikasi terminologi menurut jumhur ulama bahwa antara batal dan kehancuran mengandung pati nan sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu. Apabila sesuatu polah tidak menetapi syarat, akur, dan tidak ada sebabnya, maupun ada mani’ terhadap ragam tersebut, maka kelakuan itu disebut fasad atau batal.


[30]



Menurut ulama Hanafiyyah juga menganjurkan hukum tidak nan berdekatan dengan batal, yaitu fasad. Menurut mereka fasad yaitu “terjadinya suatu fasad dalam elemen-atom akad.” Artinya, akad itu pada dasarnya adalah lazim, doang kebiasaan akad itu tak resmi. Misalnya, melakukan komersial ketika panggilan shalat jum’at berkumandang. Jual beli dan shalat jum’at sama-sama mempunyai dasar hukum. Akan tetapi memikul itu dilaksanakan plong perian yang sifatnya terlarang untuk melakukan jual beli, maka hukumnya menjadi fasad atau rusak.


[31]




f.




Azimah dan Rukhsah


1)




Pengertian Azimah

Yang dimaksud
Azimah
adalah qanun-peraturan Almalik yang asli dan terdiri atas hukum-syariat yang berlaku masyarakat.Artinya,syariat itu bertindak bagi setiap muakallaf dalam semua keadaan dan waktu formal (bukan karena sementara ataupun pertimbangan lain) dan sebelum qanun

t
ersebut belum terserah regulasi lain yang memelopori.

Misalnya

: Bangkai , menurut hukum asalnya merupakan haram dimakan makanya semua orang.Predestinasi ini disebut kembali dengan hukum anak kunci.


2)




Denotasi
Rukhsah

Ynag dimaksud dengan
Rukhsah
yakni statuta-peraturan yang tidak dilaksanakan karena danya peristiwa-hal nan memberatkan intern menjalankan
azimah.

Dengan kata enggak,
Rukhsah
adalah pengecualian hukum-hukum pokok (Azimah)
sebagaimana disebut sebelumnya.


3)




Hukum
azimah
dan

Rukhsah

Sejauh tidak ada hal-hal yang menyebabkan adanya
Rukhsah
seorang
Mukallaf
diharusakna mengambil
Azimah,
karena memang begitulah ganjaran-kodrat berasal Allah dalam mensyariatkan peraturannya. Namun, bila terserah kejadian yang memberatkan


sehingga menimbulkan kefatalan,dibolehkan mengambil
Rukhsah
.

Misalnya

: Koteng nan dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan mayat, nan hukum asalnya palsu. Artinya, dalam kejadian lumrah sendiri diwajibkan bakal tidak meratah bangkai sehingga memakan bangkai itu bawah tangan hukumnya untuk orang tersebut.

Namun,dalam situasi terdesak orang itu diberi kebolehan memakan mayit tersebut. Maka dengan sendirinya hukum
Rukhsah
tersebut yaitu mubah. Kodrat begini dapat dilihat intern firman Allah surat al-Baqarah ayat 173 yang membolehkan kita memakan barang apa yang diharamkan ketika tertekan. Seperti itu kembali ayat 201 dokumen an-Nisa yang membolehkan kita mengqhasar sholat
ketika menengah kerumahtanggaan penjelajahan.Detik ayat ini menyatakan bahwa
Rukhsah
itu hukumnya dapat bukan wajib.


4)




Tujuan
Rukhsah


Rikhsah


diberikan oleh syar’i laksana keringanan kerjakan
mukallaf

sehingga mereka bebas memilih antara
azimah
dan
rukhsah .
Cuma,kadang kala juga
Rukhsah

itu diwajibkan melaksanakannya bila peristiwa itu berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain.

Misalnya : gado daging kartu ceki meruapan
Rukhsah
dalam keadaan terpaksa.Artinya memakan daging babai intern keadaan sangat tertekan dan itu satu-satunya kronologi bagi memelihara jiwa maka momen itu diwajibkan hukumnya. N domestik situasi demikian ,Rukhsah
sudah berubah menjadi
Azimah

ialah teradat menyelamatkan diri semenjak fasad ataupun haram membiarkan diri jatuh plong kesialan.


5)




Macam –macam
Rukhsah

Ulama ushul fiqih memilah
rukhsah

kepada empat bagian :


(a)




Pembolehan sesuatu yang dilarang (diharamkan ) dalam keadaan sementara
alias karena hajat yang sangat mendesak ibarat keringanan bakal
mukalaf
.

Misalnya

: Barang siapa nan mengucaokan kata-prolog yang mengkafirkan , dibolehkan baginya mengucapkan pembukaan-kata tersebut sejauh hatinya tetap beriman kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah internal surat an-Nahl {16} : 106






Barang siapa ateis kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah ), kecuali basyar yang dipaksa kafir , padahal hatinya tetap senyap dalam beriman (dia lain berdosa) tetapi orang yang melapangkan dadanya cak bagi kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab nan raksasa”







[32]






(b)




Pembolehan meninggalkan yang teradat karena uzur, dimana jia melaksankan tanggung itu akan menimbulkan kesulitan bagi si
mukalaf.


Misalnya : cucu adam sakit atau sedang dalam berjalan dibolehkan bikin lain berpantang di Bulan Ramadhan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam inskripsi al-Baqarah {2} : 184






“… Maka siapa-siapa diantara kamu gempa bumi maupun dalam pelawatan (lampau enggak puasa) , maka (terlazim menggilir) sebanyak hari (yang ia bukan bertarak itu) plong hari-masa nan bukan ….“




[33]






(c)




Karunia pengecualian sebagian berkaitan dengan menyangkut kebutuhan publik n domestik perikehidupan muamalat (sehai-hari).

Misalnya : transaksi bisnis yang belum suka-suka pada saat interelasi diadakan, tapi harganya sudah dibayar terlebih dahulu. Lega prinsipnya jual beli serupa itu tidak memenuhi persyaratan mahajana bikin sahnya suatu transaksi jual-beli, yaitu barang yang akan diperjualbelikan itu cak semau disaat transaksi dilakukan., tetapi karena hal itu main-main dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka perikatan seperti itu disahkan secara
Rukhsah
.

Ini sesuai dengan hadits nabi.

Rasulu melarang manusia menjual sesuatu nan ada bersamanya disaat transaksi, namun beliau memeberi dispensasi bikin dagang pesanan “


(d)




Pembatalan hukum-hukum nan meruapakam tanggung memberatkan lakukan umat penting,misalnya memotong bagian kain yag kena najis, mengeluarkan zakat seperempat harta, tidak boleh sholat selain dimasjid. Semuanya itu tidak berlaku juga bagi umat islam, laksana keringanan (Rukhsah)
kerjakan mereka. Karena itu, kalau bilangan kerjakan umat terdahulu itu diberakukan untuk umat Islam, mereka akan banyak sekali menemukan kesulitan yang memberatkan



[34]


.

Hal ini diisyaratkan Allah internal surat al-Baqarah {2} : 286



Ya Tuhan kami janganlah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban nan susah sama dengan Engkau bebankan kepada manusia-orang sebelum kami.”




[35]






(3)





Perbedaan antara Hukum
Taklifi
dengan hukum
Wadh’i


Semenjak uraian diatas sebelumnya boleh dilihat perbedaan anatara hukum
Taklifi
dan Hukum
Wadh’i

terbit dua situasi :


1.




Dilihat bersumber kacamata pengertian, hukum
Taklifi
adalah hukum Halikuljabbar yang ampuh tuntutan-aplikasi untuk mengamalkan atau tidak mengamalkan satu ulah, ataupun membolehkan memilih antara berbuat dan tak mengamalkan. Sedangkan hukum
Wadh’i

lain mengandung tuntutan atau memeberi seleksian, hanya membersihkan sebab atau halangan (mani”)
sahih dan batal.


2.




Dilihat dari sudut kemampuan
mukalaf
, baik dalam untuk memikulnya hukum
taklifi

majuh dalam kesanggupan
mukallaf
, baik dalam melakukan atau meninggalkannya.Padahal hukum
Wadh’i

kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) oleh
mukalaf

dan sewaktu-waktu tidak.


(4)








Mangsa Hukum (Mahkum



F


ih)

Adapun syarat-syarat kerjakan suatu perbuatan sebagai sasaran hukum menurut para pakar Ushul Fiqh ialah umpama berikut:


1.




Perbuatan itu resmi dan jelas adanya; bukan barangkali memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mana tahu dilakukan seperti mencat langit.


2.







Perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui maka itu orang yang akan mengamalkan serta boleh dibedakan dengan perbuatan lainnya.


3.




Ulah itu sesuat nan mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada internal kemampuannya bagi melakukannya.


(5)








Subjek Hukum (Mahkum ‘Alaih)

Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-bani adam nan dituntut oleh Allah untuk mengerjakan, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan permintaan Allah.

Adapun syarat-syarat taklif atas subjek hukum, adalah sebagai berikut:


1.




Ia memafhumi atau mengarifi hadis Allah tersebut yang menyatakan bahwa kamu ketularan tuntutan dari Tuhan.


2.




Ia telah mampu menerima beban taklif atau tanggung syariat.


3.




Ahliyah al-Terserah Kamilah atau cantik melakukan hukum secara sempurna, yaitu individu yang telah mencapai roh dewasa.


(6)





Pembuat Hukum (Hakim)

Pembuat hukum (syar’i) dalam denotasi Islam adalah Allah SWT. Kamu menciptakan manusia di atas bumi ini dan Dia pun yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan orang, baik dalam hubungannya dengan keefektifan nasib di manjapada alias untuk maslahat hidup di akhirat; baik resan yang menyangkut susunan manusia dengan Allah, maupun rangkaian manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya.

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa penyelenggara hukum (syar’i) satu-satunya bagi umat Islam adalah Tuhan. Seperti mana ditegaskan firman Allah internal pertinggal al-An’am: 57, Yusuf: 40 dan 67 nan artinya: “Sesungguhnya lain suka-suka hukum kecuali untuk Halikuljabbar.”



[37]












[1]






Amir Syarifuddin,





Ushul Fiqh

,

(
Jakarta

:



Emas

,

2022

), 333





[3]





‘Abdul Wahhab Khallaf,
‘Guna-guna Ushul al-Fiqh,


(Jakarta : Al-Najlis al-A’la al-indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah,1970 ),

100






[4]






Ali Sodiqin,
Fiqh Ushul Fiqh,

(




Yogyakarta

:

Beranda, 2022
)
.

,116





[5]






Op.cit.

Amir Syarifuddin
, 25





[6]




Op.Cit. Abdul Wahab Khallaf, 101






[8]






Departemen Agama RI ,
Al- Rahmat Al-Qur’an Tafsir per kata tajwid kode angka ,

(




Banten : PT.Kalim
,2011) ,358





[9]






Rachmat Syafi’i.
Mantra Ushul Fiqh


Cet.IV




(

Bandung : Wacana Taat
,

2010

), 30





[10]






Op.cit




Departemen Agama RI ,

49





[11]





Amoi yang dapat dipinang secara pelesetan merupakan perempuan yang dalam
idah
karena mati suaminya,alias karena
talak ba’in,
sedang perawan yang
idah talak raj’i
enggak bisa dipinang meskipun kendatipun dengan sindiran.





[12]






Op.cit




Departemen Agama RI,

107





[14]





Darah yang keluar berpunca tubuh, sebgaimana tersebut dalam ( QS.al-An’am {6} : 145

)





[15]






Maksudnya yang dibenarkan maka itu syara’ seperti qishash membantai orang murtad, rajam dan sebagainya.





[16]





Mukhtar yahya dan Fathurrahman,
Da


sar –radiks Pembinaan Hukum Islam


(Bandung : Al-Maarif,1986 ) ,141 – 145





[17]






[865] Ayat ini menerangkan masa-waktu shalat yang lima. tergelincir mentari cak bagi musim shalat Zhuhur dan Ashar, gelap lilin lebah kerjakan waktu Magrib dan Isya.





[18]





Op.cit. Rachmat Syafe’i,

313





[19]





Abdul Wahab Khallaf,
Ilmu ushul Fiqh,
Terj. Moh. Zuhri, (Semarang: Dina Penting, 1994) , 173.





[21]






[269] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka akan halnya keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan tidak-bukan sampai diketahui bahwa momongan itu dapat dipercayai.





[22]





Abd. Rahman Dahlan,
Ushul Fiqih,
(Jakarta: Amzah

,
2011) ,89
.





[23]





Op.

c
it. Rachmat Syafe’i,





314





[24]






Op.cit.

Abd. Rahman Dahla
n,

74





[25]






Muhammad Al-Khudhary Beik,
Ushul Fiqih
(Beirut : Dar al-Fikr, 1969) , 54-64





[26]





Nasrun Harun,
Ushul Fiqh 1, (Jakarta:Logos, 1996),

2
69





[28]






Op.cit.

Nasrun Haru

lengkung langit




,
271





[29]






Op.cit.
Nasrun Haroen
,
273





[31]






Op.cit.

Nasrun Haroen
, 273





[32]






Op.cit . Departemen Agama RI,
281





[33]






Op.cit Departemen Agama RI, 29





[34]






Op.cit.. AL-Kudhary,121-122





[35]






Op.cit. Departemen Agama RI, 50





[36]






Abdul Wahab Khalaf.
Ilmu Ushul Fiqh.

(
Jakarta: Rineka Cipta
,

1995
), 35





[37]






Op.cit, Departemen Agama RI, 244

Source: https://studi-agama-islam.blogspot.com/2016/02/konsep-hukum-syara-dalam-islam.html