Toni Ervianto, alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia

Kup militer akhirnya terjadi di Mesir sreg 3 Juli 2022 setelah berakhirnya ultimatum yang diumumkan militer untuk presiden Mursi untuk membereskan ketegangan politik Mesir. Presiden, bersama seluruh kafilah seniornya antara lain Amir Ikhwanul Muslimin Mohammad Badie dan duta Muris, Khairat al-Shater, dilarang meninggalkan Mesir, ucap penasehat keamanan nasional, Essam el-Haddad, seperti dilansir Reuters.

Pasca- kudeta, kekuasaan Mesir mencegat pejabat tingkat dua Ikhwanul Muslimin yang dekat dengan Muhammad Mursi, antara tak Kepala Partai Kebebasan dan Keadilan, Saad al-Katatmi yang yakni sayap kebijakan Ikhwanul Muslimin, dan wakil gerakan Islamis, Rashad Bayoumi dipenjara. Disamping itu, berdasarkan laporan media massa setempat, Al-Ahram dan Al-Arabiya, sebanyak 300 anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap. Kudeta tersebut menghasilkan “outcome” maujud cacat lebih 35 orang tewas, ratusan terluka dan beribu-ribu menjadi pengungsi ke beberapa negara di seputar Mesir.

Beberapa waktu sebelum kejatuhannya, Mursi meneriakkan sebuah rezim kekeluargaan kerjakan mengatasi krisis politik. Sementara itu, partai-partai oposisi menolak untuk bernegosiasi dengan presiden dan sebaliknya menemui kepala laskar bersenjata, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi. Para pemimpin militer berjumpa dengan pemimpin oposisi terdepan, Mohammed El Baradai, komandan Masehi dan gerakan protes pemuda,
Tamarod

(penyempal) yang mempelopori protes inkompatibel-Mursi. Sementara itu, Organisasi politik Otonomi dan Keadilan, lengan Ikhwanul Muslimin, menolak bakal bersabung Sisi dan mengatakan hanya mengakui presiden terpilih.

Pasca perebutan kekuasaan, Kepala militer Mesir mengumumkan ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour umpama Presiden plonco Mesir dan Mohammad El Baradei umpama Bendahara Menteri yang bau kencur. Disamping itu, konstitusi yang telah diajalani pemerintahan Mursi akan dibatalkan. Pemilihan kepala negara dan wakil rakyat baru akan dilakukan dimana kabinet teknokrat tetap akan berjalan sejauh hari pergantian. Namun, pengangkatan El Baradei sebagai Perdana Nayaka mendapatkan tangkisan bermula pemimpin Tamarod (pemberontak), An Nour.

Yasser Haddara, seorang kepercayaan presiden, mengatakan Mursi masih bekerja di barak Garda Republik di Kairo, namun belum jelas apakah kamu bebas buat menyingkir. Pesan presiden untuk pendukungnya adalah mengimbangi kudeta militer dengan cara damai dan tidak memperalat kekerasan terhadap pemerintah Mesir, ujar Haddara.

Banyak kalangan pelopor masyarakat Mesir menyerukan mudah-mudahan keabsahan Kepala negara Muhammad Mursi dikembalikan buat menghindari tragedi kemanusiaan yang madya mengancam negara itu. Menurut Prof Dr Sahar Khamis, pakar komunikasi dari University of Meryland, AS, dalam diskusi interaktif di jaringan televisi Al Jazzera mengecam langkah kudeta yang dilakukan militer terhadap Mursi nan yaitu kepala negara terpilih kerumahtanggaan pemilu paling demokratis pertama di Mesir, karena akan menimbulkan prahara politik dan konflik berdarah-darah berlarut-larut. Menurut wanita berkerudung dan lain berafiliasi dengan parpol manapun di Mesir ini, dengan alasan apapun, militer lain bisa intervensi dalam masalah ketatanegaraan. Militer itu digaji rakyat dan diberi alat perang bagi mempertahankan kebebasan negara, tidak bikin bermain politik.

Penilaian senada diutarakan analis ketatanegaraan Fahmy Howeidi, kudeta militer adalah preseden buruk bikin masa depan demokrasi, dan justru sebaliknya militer Mesir telah merusak amanah konstitusi negaranya. Prof Dr Syeikh Yusuf Qardhawy, ulama kharismatik yang sangat berpengaruh di Mesir dan marcapada Islam yang bermukim di Qatar, juga menyeranah sikap militer yang melengserkan Mursi. Menurut Sarjana berpengaruh yang sekarang memimpin Persatuan Ulama Islam Se-Dunia, sebaiknya militer secara legowo meminta ampunan kepada rakyat dan membatalkan denah jalan militeristik serta memulihkan posisi Kepala negara Mursi.

Jalan Mesir diprediksi berbagai rupa lingkaran sudah mengarah kepada terjadinya “civil war” seperti  yang terjadi di Suriah. Civil war tersebut kemungkinan akan terjadi antara Ikhwanul Muslimin nan memekikkan partisan Mursi di seantero Mesir untuk terus melawan penguasa baru Mesir dan dalam setiap unjuk rasanya camar bertema tuntutan ‘Pengembalian Validitas Presiden Mursi’. Belaka, sebaliknya oposisi nan nota bene kebolehjadian di dukung sejumlah negara modern juga menyerukan pendukungnya seyogiannya berhimpun di Bundaran Tahrir, Kairo. Dalam bilang kali aksi demonstrasi kedua kubu yang berseberangan ini, selalu diwarnai dengan adanya jiwa-jiwa yang melayang.

Bukan Akan Terjadi di Indonesia

Kudeta militer Mesir terhadap Kepala negara Mesir di berbagai takrif maupun informasi yang ditulis di media sosial (medsos) mutakadim “dipelesetkan” oleh berbagai macam kalangan di Indonesia untuk berbuat peristiwa nan seimbang (kudeta) di Indonesia. Kelompok ini membiji kudeta di Mesir terjadi karena suka-suka keterlibatan militer, dan militer melakukannya karena mereka peduli dengan vitalitas rakyat Mesir yang “tidak bahagia” dibawah kepemimpinan Mursi. Oleh karena itu, kelompok ini menilai jikalau militer Indonesia peduli dengan nasib rakyatnya, seharusnya mendahului kejadian seperti di Mesir.

Kudeta membutuhkan beberapa prasyarat. Purwa dan yang terdepan adalah situasi ekonomi dan politik yang sudah amat akut. Kedua, gelombang delegitimasi terhadap pemerintah telah begitu ki akbar dan sukar cak bagi dibendung juga. Ketiga, proses politik nan konstitusional tidak lagi dapat menyelesaikan keruncingan nan semenjana dihadapi oleh negara tersebut. Keempat, suku bangsa intelektual, khususnya mahasiswa sebagai kekuatan kesopansantunan, sudah lalu menginjak bergerak, baik atas dasar kemauan sendiri atau sekali lagi ada kelompok-kelompok strategi dan/atau militer yang memprakarsai serta melindunginya seperti yang terjadi di Indonesia puas 1965-1966. Kelima, adanya penyatuan kekuatan antara kelompok intelektual, komposit rakyat golongan miskin kota, kelompok-kelompok buruh, kekuatan kepentingan ekonomi dan kebijakan, ditambah dengan kekuatan militer yang kemudian mengatasnamakan “kekuatan rakyat” alias
people power.

Partai-organisasi politik ketatanegaraan yang terserah di parlemen ketika ini, kelompok kepaniteraan gabungan pendukung SBY-Budiono atau PDI-P, Hanura dan Gerindra, tentunya bukan ingin sistem pemilu panca tahunan nan reguler cak bagi memintal anggota legislatif dan presiden terganggu oleh isu kudeta. Perebutan kekuasaan lebih lagi subversif sistem pemilu yang reguler ini dan menyebabkan kita melangkah mengaret. Kudeta saja akan memberikan kesempatan kepada kerubungan-keramaian yang tidak sejalan dengan demokrasi, sipil atau militer, bikin mengembalikan sistem politik memfokus ke era otoriter.

Apapun yang terjadi di Mesir tak akan terjadi di Indonesia, antara lain karena, pertama, kekuatan aparat penegak syariat, militer dan intelijen tidak akan pernah membantu langkah kudeta kelompok manapun. Kedua, situasi ekonomi di Indonesia cukup baik, kendatipun ditandai penurunan cadangan devisa. Ketiga, segala macam “silang sengketa politik” masih boleh diselesaikan melintasi jalan demokratis. Keempat, upaya delegitimasi terhadap pemerintah hanya dilakukan maka itu “gerombolan kecil dan itu-itu saja” serta manuver “people power” semata-mata merupakan masturbasi politik saja.