Perhatikan Tata Cara Debat Berikut

Cak bertanya:

SAYA sendiri manajer keuangan di suatu perusahaan konstruksi. Kami berencana untuk cak memindahtangankan sebagian aset kami berupa perangkat rumit seperti
excavator,
dump truck,
dan
crane. Dari sisi fiskal pertambahan ponten (PPN), apakah ada keadaan yang perlu kami perhatikan? Terima karunia.

Yudi, Jakarta.

Jawaban:

Songsong kasih Buya Yudi atas pertanyaannya. Terkait dengan penjualan khazanah kantor Bapak, berpokok sebelah PPN perlu memperhatikan ketentuan privat Pasal 16D Undang-Undang (UU) PPN andai berikut:

“Fiskal Pertambahan Biji dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak nyata aktiva yang menurut tujuan sediakala tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya enggak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

Kemudian, Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c yang menjadi pengecualian ketentuan Pasal 16D berbunyi bagaikan berikut:

“Pengkreditan Pajak Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lain boleh diberlakukan untuk pengeluaran untuk:

b. akuisisi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai wasilah langsung dengan kegiatan usaha;

c. pemerolehan dan pemeliharaan ki alat bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali yaitu barang komoditas atau disewakan;”

Berdasarkan kebiasaan tersebut, jika khasanah perusahaan berupa alat berat seperti
excavator,
dump truck, dan
crane
digunakan untuk kegiatan usaha maka ketika perabot sukar tersebut dijual, perusahaan Kiai harus memungut PPN atas penjualan radas berat dimaksud.

Selanjutnya, perusahaan Bapak harus menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN atas penjualan instrumen pelik itu.

Ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak telah diatur intern Peraturan Dirjen Pajak No. Tiap-tiap-24/PJ/2012 akan halnya Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Manifesto dalam Lembaga Pembuatan, Manajemen Kaidah Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Royemen Faktur Pajak seperti telah beberapa barangkali diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2014 (PER-24/2012 s.t.d.t.d Masing-masing-17/2014).

Sesuai Pasal 7 ayat (1) PER-24/2012 s.horizon.d.tepi langit.d Sendirisendiri-17/2014, firma Bapak harus membuat faktur fiskal dengan menunggangi kode dan nomor seri faktur pajak sama dengan ditetapkan dalam Lampiran III PER-24/2012 s.ufuk.d.n.d Sendirisendiri-17/2014.

Komplemen III Masing-masing-24/2012 s.t.d.t.d PER-17/2014 mengatur bahwa format kode dan nomor panah faktur fiskal terdiri dari 16 digit, adalah 2 digit purwa adalah kode transaksi, 1 digit berikutnya adalah kode gengsi, dan 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur fiskal.

Adapun kode transaksi yang tersapu dengan transaksi penjualan alat susah tersebut merupakan kode 09, yaitu digunakan bagi penyerahan aktiva Pasal 16D nan PPN-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual nan melakukan penyerahan barang kena pajak. Dengan demikian, penerbitan faktur pajak oleh perusahaan Kiai harus diawali dengan kode 09.

Demikian jawaban kami, seyogiannya membantu.

Source: https://news.ddtc.co.id/ppn-atas-penjualan-aktiva-perusahaan-21452