Struktur Pemilihan Juga Dikenal Sebagai

Penulis: Danu Umbara – Kanwil DJKN Banten

Pancasila Sebagai



Philosopische Grondslag

Nasion Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari “kelahiran” Pancasila pun dapat kita temui baik dalam kerangka sumber/alamat pustaka acuan maupun wahana elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Tetapi, terkadang kita sering tengung-tenging bikin menelaah lain semata-mata bermula sisi “jamak” perayaan kelahirannya, sekadar selayaknya kita perlu kembali bikin memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Malar-malar mungkin diantara kita masih berpendapat bahwa Pancasila cuma merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat?

Soekarno menyapa

Pancasila


sebagai

philosopische

gron

d
slag

ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia. Makanya karena itu, Pancasila mempunyai dua kepentingan yakni

:


a.



Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk n domestik menjalani keseharian semangat sosok Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.


b.



Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga satu muatan bahwa dalam barang apa tatanan kenegaraan entah itu internal hukum, politik, ekonomi maupun sosial umum harus berlandaskan dan berniat plong Pancasila.

Pancasii
la

dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakıni kebenarannya maka itu bangsa Indonesia, sudah lalu dirumuskan dalam alinea keempat introduksi Undang Undang Pangkal 1945. Pancasila yakni pandangan hidup bangsa, memiliki keistimewaan penting sebagai radiks negara Indonesia. Intern kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan nan minimum tinggi, sebagai sumur dari segala sumber hukum atau sebagai sumur syariat dasar nasional privat tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai perigi bersumber segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila bak format dalam menilai syariat nan berlaku di negara Indonesia. Syariat yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan nan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Syariat di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta enggak boleh antagonistis dengan nilai-ponten yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana terdaftar dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut.

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, maupun bagaikan perigi hukum dasar kebangsaan, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berharta di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Buku Negara yang Fundamental (staats fundamental norm)


[1]


.

Pendirian sendi yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang ki ajek, kuat dan tidak berubah cak bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena Dia merupakan cara pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai philosofische grondslag (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, bikin kemudian di atasnya didirikan bangunan “Indonesia merdeka yang kekal dan lestari”.

Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi misal syariat sumber akar memungkinkan adanya perlintasan. sekadar Pancasila dalam kedudukannya sebagai pendirian pokok negara (staats fundamental norm) sifatnya tetap langgeng dan tak berubah. Staats fundamental norm merupakan norma yang yaitu dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada malar-malar dahulu sebelum adanya konstitusi.

Pancasila sebagai staats fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka sira lain dapat diubah. Syariat di Indonesia tidak membenarkan pertukaran Pancasila, karena ia sebagai mata air dari segala apa sumber hukum atau seumpama sendang hukum dasar kebangsaan di Indonesia. Mengubah Pancasila berguna menidakkan dasar atau asas negara. Kalau radiks asas ataupun fundamental bermula negara tersebut diubah maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil persangkalan para pahlawan bangsa akan berubah atau lain suka-suka sebab dasarnya atau fundamennya tidak suka-suka.

Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung

Hans Kelsen (1881 – 1973), pandai hukum dan pemikir Austria, terakhir berkarir di University of Berkeley Amerika Serikat, dan dikenal bagaikan pencetus Teori Syariat Ceria, punya gagasan yang dikenal dengan


s
tufenbau


theorie


yang

pada hakikatnya adalah gerakan cak bagi membuat kerangka suatu gedung hukum yang boleh dipakai dimanapun
[2]


,

dalam jalan selanjutnya diuraikan


oleh


Hans Nawiasky

(ahli syariat berkebangsaan Jerman, “murid” dari Hans Kelsen)

dengan

theorie von stufenfbau der rechtsordnung

yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berkelim-lapis dan berjenjang berasal yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum




dalam negara


.


Tatanan hukum teratas intern




rukyat Kelsen






adalah berpunca


k



sreg






basic norm



atau



grundnorm




(norma dasar),





yakni berupa




konstitusi, tetapi konstitusi






dimaksud




adalah dalam pengertian materi


i


l,




bukan konstitusi formil


.


Menurut Kelsen, norma nan validitasnya tidak bisa diperoleh dari norma lain yang lebih panjang disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma radiks yang sama menciptakan menjadikan suatu sistem norma, maupun sebuah tatanan norma. Norma dasar nan menjadi sumber utama ini merupakan pembebat diantara semua norma yang berbeda-beda yang mewujudkan suatu tatanan norma. Bahwa satu norma termaktub ke dalam sistem suatu norma, ke n domestik tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membuat tatanan norma tersebut

.
[3]


Konsep norma asal Kelsen, kemudian diafirmasi makanya Nawiasky kendatipun dengan sebutan bukan yaitu



s


taat


s



fundamental





norm


. Nawiasky menegaskan,



s


tetap


s



fundamental






norm



atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma teratas dalam satu negara dan norma ini yaitu norma nan tidak dibentuk oleh norma yang makin tinggi juga, namun bersifat



pre-supposed



atau ditetapkan terlebih dahulu maka itu umum dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Apalagi Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar buat pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar


.


[4]



Apabila mencermati pamrih norma radiks menurut Kelsen dan alias norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila yaitu norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Cak bagi memperjelas singgasana norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen lagi menjelaskan pola pertalian antar





norma melewati teorinya



stufenbau



atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan susunan antara norma yang mengatur pembentukan norma bukan dengan norma yang enggak sekali lagi dapat digambarkan perumpamaan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan.





Norma yang menentukan norma tidak adalah norma yang lebih strata, sedangkan norma nan dibentuk menurut qanun ini yakni norma yang lebih invalid.

[5]


Menurut Achmad Ali,



stufenbau






theorie



Kelsen adalah ordinansi hukum keseluruhannya berpangkal norma sumber akar yang bakir di puncak piramida, dan semakin ke sumber akar semakin bineka dan menyebar. Norma asal terala yaitu berkarakter abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Internal proses itu, apa nan semula berupa sesuatu nan “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “boleh” dilakukan.

[6]







Teori Kelsen mengenai hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya



Allgemeine Rechtslehere


. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun caruk berlipat dan bersusun. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar sreg norma yang kian hierarki lagi, sebatas pada suatu norma yang termulia yang disebut norma pangkal. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut merupakan dengan adanya pengelompokan norma.


Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok raksasa yaitu: kelompok mula-mula,



Staat


s



fundamental






norm



atau norma fundamental negara. Keramaian kedua,



Staatgrundgesetz



(aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga,



Formell Gesetz



(Undang-Undang). Kelompok keempat,



Verordnung & Autonome Satzung



(kebiasaan pelaksana & aturan otonom).

[7]







Be


r


dasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang



stufenbau






theor


ie



maupun teori penyelenggaraan urutan norma, bisa dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara kaya pada puncak piramida.



Apabila dikaitkan dengan Pancasila


,



maka boleh dikatakan bahwa



Pancasila sebagai norma radiks congah pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum maupun yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala mata air hukum.




Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-G


otong



R


oyong



yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo



.



Kelanggengan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978

[8]

. Pancasila sebagai perigi dari segala apa sumber hukum dimaksudkan umpama sendang dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Alim, fungsi Pancasila laksana sumber segala sumber hukum m



e


ngandung kekuatan bahwa Pancasila berkedudukan andai:





1.



Ideologi hukum Indonesia
;


2.



Himpunan biji-nilai yang harus kreatif di pantat keseluruhan syariat Indonesia
;


3.



Asas-asas yang harus diikuti seumpama petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
;


4.



Bak suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan nasion Indonesia, kembali kerumahtanggaan hukumnya.
[9]



Keberadaan


Pancasila sebagai sumber berpunca apa sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Mata air Hukum Dan Tata Sekaan Statuta Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:


1.



Sumur hukum yaitu sumber yang dijadikan sasaran untuk penyusunan kanun perundang-undangan
;


2.



Mata air hukum terdiri berpangkal sumber hukum tertulis dan hukum tidak termasuk
;


3.



Perigi syariat dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis n domestik Alas kata Undang-Undang Pangkal
1945, yaitu

Rabani Nan Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan


/


kantor cabang, serta dengan membuat suatu Kesamarataan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan layon tubuh Undang-Undang Radiks 1945
.

Pengaturan


TAP MPR di atas lebih memperjelas tujuan dari istilah sumber syariat dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum







(panggung untuk menemukan dan menggali hukum) yakni sumber yang tertulis dan tidak terjadwal. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan terdahulu berasal pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, enggak sekali lagi ditemukan istilah


Pancasila sebagai perigi dari barang apa sendang hukum. Hal ini memang tidak mengganggu kehadiran Pancasila sebagai norma radiks nan menginduki segala norma saja karuan mengurangi supremasi dan muslihat ikat Pancasila kerumahtanggaan tatanan syariat.

Dikatakan demikian, karena biji-nilai Pancasila seperti mana bagaikan sikap hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak pula mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum berbudaya sudah lalu banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang cuma mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah satu salah tafsir apabila tidak membersihkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber berbunga segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila internal sistem hukum kembali ditemukan dalam U
ndang-
U
ndang

No

.

10 Waktu 2004 tentang Pembentukan Regulasi Perundang

-u
ndangan. Pada Pasal 2 U
ndang-
U
ndang No. 10 Tahun 2004

ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. U

ndang-undang

tersebut kemudian diganti dengan U

ndang-
U
ndang

No. 12 Musim 2022


(seperti mana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 15 Hari 2022)


yang mengatak tentang hal yang serupa.

Pada Pasal 2 U
ndang-Undang


No. 12 Tahun 2022

ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam U
ndang-
U
ndang

Cakrawala

o
. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan mata air segala sendang hukum negara. Dengan demikian, kerelaan Pancasila kembali menjadi

supreme norm

intern sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu rukyat kehidupan, kesadaran dan cita-cita syariat ataupun cita-cita kesopansantunan nasion terlegitimasi secara yuridis.

Inferensi

Pancasila sebagai

philosopische

gron

d
slag

ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia



memiliki kursi sebagai staats fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, besifat setia, tidak dapat diubah. Syariat di Indonesia tidak menasdikkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumur syariat atau perumpamaan sumber hukum pangkal nasional di Indonesia. Penandasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai perigi barang apa sumber hukum negara (kaitannya dengan

theorie von stufenfbau der rechtsordnung
) selain telah secara jelas tersurat dalam introduksi Undang-Undang Bawah 1945, pula telah secara jelas tersurat internal Undang-Undang Nomor 12 Periode 2022 seperti mana bungsu diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Waktu 2022.

Semoga dengan diperingatinya hari kelahiran Pancasila ke-75 pada tanggal 1 Juni 2022 ini enggak doang sekedar mengulang kegiatan yang sifatnya hanya “seremonial” saja, tetapi pula dapat “melahirkan” penelahaan dan kognisi nan bertambah komprehensif mengenai intensi dan geta Pancasila yang harus diimplementasikan dalam nasib berbangsa dan bernegara, termasuk kembali dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.

Penulis menudungi kajian singkat ini dengan sebuah adagium dari Descartes, “Cogito Ergo Sum”, sepatutnya memberikan inspirasi kerjakan rekan-rekan yang membaca kajian ini.

DAFTAR Bacaan

Achmad Ali,

Menguak Teori Hukum Dan Teori Yustisi,

Vol. 1 Kesadaran Awal, Jakarta

,

Emas Premedia Group, 2009

.

Hans Kelsen,

Teori Umum Adapun Hukum Dan Negara

(diterjemahkan berpokok buku Hans Kelsen,

Generaly Theory of Law and State


;


New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2022
.

Khudzaifah Dimyati,

Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Syariat di Indonesia 1945-1990,

Bel Publishing, Yogyakarta, 2010
.

Maria Farida Indrati S.,

Ilmu Perundang-Ajakan I

(

Jenis, Fungsi dan Materi Muatan),

Yogyakarta
, PT.

Kanisius, 2007
.

Roeslan Alim,

Penjabaran Pancasila dan UUD 1945,

Jakarta

,

Lambang bunyi

B
aru, 1979
.

Suparman Usman, Pokok-Sentral Filsafat Hukum, Serang, Suhud Sentrautama, 2010.




[1]







Suparman Usman, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Serbu, Suhud Sentrautama, 2010, hlm.164.



[2]


Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Syariat : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 69.



[3]


Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan bersumber sentral Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State;New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Kendaraan, 2022, hlm.161.



[4]


Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Keistimewaan dan Materi Muatan), Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007, hlm. 46.



[5]


Hans Kelsen, Op.Cit., hlm. 179.



[6]


Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Kesadaran Tadinya, Jakarta, Kencana Premedia Group, 2009, hlm. 62.



[7]


Maria Farida Indrati S. Op. Cit.,hlm. 44-45.



[8]


TAP MPR No. XX/MPRS/1966 adapun Memorandum DPR-GR Mengenai Perigi Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Penyelenggaraan Sa-puan Statuta Perundang Republik Indonesia. TAP MPR-RI No.V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Komoditas Yang Berupa Ketetapan-Kelanggengan MPR-RI. TAP MPR No. IX/MPR/1978 Akan halnya Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No: V/MPR/1973.



[9]


Roeslan Imani, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Aksara baru, 1979, hlm..49.

Source: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html